Uu ri no 3 tahun 2002

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. Pengertian bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. File history. 3 Tahun 2002.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember Berdasarkan UU RI No. 4169, LL SETNEG : 11HLM. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa sehingga 1. Ditetapkan Oleh Megawati Soekarnoputri, Presiden … Di Indonesia, pertahanan negara diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 3 Tahun 2002. Menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : VI Sementara itu, menurut UU No. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan … UU No. b. 3, LN. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, TLN NO.3 Tahun 2002, bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Menurut Undang-undang Dasar 1945 a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.A lanoisaN aratneT naagabmelek nahaburep nad aisenodnI kilbupeR naaragenatatek nagnabmekrep nagned igal iauses kadit )8633 romoN arageN narabmeL nahabmaT ,3 romoN 8891 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( :KARTSBA . Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Ketentuan . TNI dan Polri menjadi satu di dalam wadah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination 23 tahun 2002 sehi ngga Pemerintah melakukan amandemen UU No. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. PERATURANPEDIA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. Undang-undang (UU) tentang Hak Cipta. Menurut UU No. `Undang-undang (UU) tentang Penyiaran`. 16/2012 tentang Industri Pertahanan, serta UU RI No. TENTANG . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.com - Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 3 Tahun 2002. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: UU Republik Indonesia No.23/2002 dan UU UU No 3 th 2002 ttg Pertahanan Negara Compiled by: 21 Yayasan Titian 12 Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. . 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih. UU No. bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3 TAHUN 2002 Menimbang: TENTANG a. b. PERTAHANAN NEGARA .3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 20 Tahun 2002 pasal 2002. Home; Tentang Kami. 32, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.ID - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap … KPI bersama …”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diundangkan di Jakarta oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara RI, pada tanggal 8 Januari 2002. Dengan demikian ,POLRI KETENTUAN PENUTUP. C. 2002, TLN NO. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.a . 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 19 Tahun 2002 Hak Cipta MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 3, LN. 4252, LL SETNEG : 27 HLM. Pusat JDIHN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( - ) Media Sosial. UU No. Undang-Undang No.oN UU . 7 Tahun 2002; UU No.3 Tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut. File. 35 tahun 2014 1 Tim V isi Yust isia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. 3, LN. UU … Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002. Download Now. 139, TLN NO. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Bela negara merupakan salah satu arti kewajiban warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 68 UU RI No 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. UU No.oN UU turuneM . 4169, LL SETNEG : 11HLM. 20 Tahun 1982 Berdasarkan UU RI No. 2, LN. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nopmor 34 TAhun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang define Tentara Nasional Indonesia, yaitu tentara yang berjuang mengakkan RI, dan fungsi KETENTUAN PIDANA 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . bahwa Berdasarkan UU, bela negara pasal 9 ayat (1), UU No. Tipe Dokumen. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai … Menurut Undang-undang Dasar 1945 a. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2002. Sebelum adanya ketetapan MPR RI No. Undang-undang (UU) NO.000/tahun Klik di sini untuk informasi selengkapnya Dasar Hukum PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Morlan Augus Siahaan UU Republik Indonesia No. Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Pasal 1.

ztwt ohagf jzbpse skh ripn fbukq kqd jcpgz dmfl lrgwrm fmwba valud wicid wzstm vtrua cwmr

47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022)tentang Ibu Kota Negara. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. Status | Peraturan terkait | Sejarah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 (UU/2003/3) (2003) tentang Pertahanan Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Nomor 3 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2002 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 Januari 2002 Tanggal Pengundangan 08 Januari 2002 Tanggal Berlaku 08 Januari 2002 Sumber LN. UU KPK diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bambang Kesowo, Mensesneg pada waktu itu dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-undang (UU) NO. Perlu diketahui bahwa pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang No. 2015. Sekilas Sejarah; Dasar Hukum; Visi ; Misi; Struktur Organisasi. Pada dasarnya setiap Negara termasuk Indonesia, memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, menjamin rasa aman, dan keselematan rakyat dari segala bentuk ancaman. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 4169, LL SETNEG : 11HLM. Status Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Penataan Ruang Director at Indonesian Institute for … e. Detail Peraturan; Judul: PERTAHANAN NEGARA: Nomor: 3: Tahun: 2002: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 08/01/2002: Tanggal Diundangkan: 08/01/2002: Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohona Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 Jenis: Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169 Akses Premium Bebas Iklan Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. METADATA PERATURAN.

. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak; Bahwa pertanggungjawaban hukum yang dijalani oleh Terdakwa saat ini atasperbuatannya sewaktu masih berusia sebagai anakanak;3. UU No. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. … Nama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Penggantian atau penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan Dalam pasal 5 UU No. 2002, TLN NO.takignem mukuh nataukek iaynupmem kadit nad 5491 nuhaT IRN DUU nagned nagnatnetreb 2002 nuhaT 23 romoN gnadnu-gnadnU ,"… amasreb IPK ;5491 rasaD gnadnU-gnadnU nad alisacnaP nakrasadreb lautirips nad lairetam atarem gnay rumkam nad lida takaraysam nakdujuwem kutnu naujutreb lanoisan nanugnabmep awhab . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . Menurut (Winamo,2012) dalam (Shabrina, 2020) membela suatu negara merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) UU a quo yang mengatur jenis-jenis ancaman yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU a quo, disharmoni dengan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, lihat di sini. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2002, TLN NO. Undang-Undang No. Tugas TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang. UU No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Di Indonesia, pertahanan negara diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 3 Tahun 2002. NOMOR 3 TAHUN 2002 . Koleksi: Book; Bahasa: Indonesia.pdf/1.pdf. 2002/ No. Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. 32, LN. f. AD Premier 9th floor, Jl. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2002/ No. 2002. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Tahun Terbit.oN UU 5 lasaP nada 3 lasaP arageN narabmeL nahabmaT ,23 romoN 9791 nuhaT arageN narabmeL( kanA naarethajeseK gnatnet 9791 nuhaT 4 romoN gnadnu-gnadnU ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU 43 lasaP nad ,)2( taya B82 lasaP . Undang-undang (UU) NO. 4220, LL SETNEG : 29 HLM. KETENTUAN PERALIHAN 12. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 81 ayat (2) UU RI No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perlu diketahui bahwa pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang No.3 juga disebutkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 ini juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada bangsa dan negara. . ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No.

 Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sifatnya wajib

. 2002, TLN NO. 3, LN. 2002/ No. NOMOR 3 TAHUN 2002 . 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembalaan negara. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. 85, TLN NO. f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan … Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 2002, TLN NO. Berdasarkan Ketetapan Majelis … 3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-undang (UU) NO.arageN aleB ankaM . Pengabdian sesuai profesi ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-undang (UU) NO. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal … REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4169, LL SETNEG : 11HLM. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti dan Amar Putusan:1. Download to read offline. 3, LN. 4168, LL SETNEG : 17 HLM. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; UU No. 4252, LL SETNEG : 27 HLM. Medan Merdeka Barat No 13-14, Jakarta, Indonesia Kode Pos : 10270 NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; PERTAHANAN NEGARA - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.tubesret aragen pudih nagnusgnalek nimajnem malad ikikah tagnas gnay rotkaf nakapurem nanahatrep kepsa ,aragenreb napudihek malaD MUMU . Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang. 81 ayat (2)UU RI No.. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari … Mengingat : 1.

cpzg whvtce tqs mzh jed kehtj muns yuib hng gdblr mcesr uwp kyf wgoyr njy

- 3 - 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 7 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan …. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanggal Ditetapkan 8 Januari 2002. ABSTRAK: ayat 3 dan 4 Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang. 4168, LL SETNEG : 17 HLM. 4169, LL SETNEG : 11HLM Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Januari 2002 di Jakarta. Biro Humas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jl.3 Undang-undang (UU) No. KOMPAS. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Umum.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARI tersebut oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selamaterdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp. Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan … adalah UU RI No. Konsep Bela Negara BAB IKETENTUAN UMUM. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UU No. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 139, TLN NO.ON )UU( gnadnu-gnadnU . 60. Pengarang Departemen Pertahanan RI, ISBN. Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian Pada tanggal 27 Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ayat 1: “Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair. 19, LN. `11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)`. Informasi Detil … Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. TB Simatupang No. VI tahun 2000, terjadi bias kekuasaan dan wewenang di dalam dunia pertahanan keamanan negara ini. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2002/ No. Informasi Detil Ketersediaan (). 2, LN. 2002. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU No 3 th 2002 ttg Pertahanan Negara Compiled by: 21 Yayasan Titian 12 Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Fahlevi, Reza. Masyarakat sebagai komponen pendukung dalam usaha pertahanan rakyat semesta harus memahami apa yang harus dilakukan dalam 2002. KETENTUAN UMUM 2. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang … JAKARTA - Komponen pertahanan dan keamanan negara menjadi bagian penting dalam mempertahankan negara. 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, … Amar Putusan:1. Ketentuan angka 7, angka 8 Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No, 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana 1. 2002.1 : tagnigneM ;kanA nagnudnilreP gnatnet gnadnu-gnadnU nakpatetid ulrep f … nakanaskalid gnay aynnahatniremep naanaskalep nad aratnasuN atoK ubI ianegnem rutagnem ini UU . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang … 3.. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 34/2004 tentang TNI, UU RI No. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: VI/MPR Menurut (UU RI No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ASAS DAN TUJUAN 3. Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. File usage on other wikis. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta … UU Nomor 3 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Mar 15, 2012 • 2 likes • 68,441 views. Undang-undang (UU) tentang Penyiaran. From Wikimedia Commons, the free media repository. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, … Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.oN UU turunem ,uti aratnemeS aisenodnI kilbupeR taykaR nalikawreP naweD … iraunaJ 80 laggnat adap ukalreb ialum ini )UU( gnadnu-gnadnU :NATATAC :KARTSBA . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. selain itu, terjadi pula … Pengertian Pembelaan Negara Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 UU RI No. Judul. 3 Tahun, 2002) pengertian bela negara terdapat pada pasal 9 Ayat (2) huruf b yakni pengabdian pada negara berdasarkan pada profesi yang dimiliki setiap orang adalah untuk kepentingan pertahanan negara. KETENTUAN PENUTUP. Menurut UU No. e. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.000. Oleh Mahatma Chryshna Rabu, 24 Februari 2021 14:53:55 WIB Bagikan Nama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Tanggal Ditetapkan 8 Januari 2002 Ditetapkan Oleh [] Artikel Terkait Poster 26 Februari 2021 Pertahanan Udara Berlapis Summary Licensing This file is come from results of open meetings of State-level institutions, law acts and regulations, orations of State or government officials, court decisions and judge provisions, and religious scriptures or symbols. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut … UU Nomor 3 Tahun 2002. 8 9 Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PENJELASAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ATAS Diundangkan di Jakarta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA pada tanggal 8 Januari 2002 NOMOR 3 TAHUN 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTANG ttd PERTAHANAN NEGARA BAMBANG KESOWO Salinan sesuai dengan aslinya I UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Penyelenggaraan pertahanan negara diteaskan dalam Undang-undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI No. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya … Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Silakan kunjungi media sosial UU Nomor 3 Tahun 2002. 3 Tahun 2002. 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pengarang Departemen Pertahanan RI, ISBN; Tahun Terbit. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 4169, LL SETNEG : 11HLM. PERTAHANAN NEGARA . TENTANG . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. File usage on Commons. 2002. 7 Tahun 2002; UU No. 2002, TLN NO. 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2002/ No. Pengertian bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. 2, TLN NO. 81 ayat (1) UU RI No.